ARIA DWINUGRAHA
WAKIL KETUA KOMISI I DPRD KABUPATEN BEKASI
dakatv- Guna menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan evisien serta menghasilkan pembangunan yang maksimal, diperlukan kerja sama antar lembaga. Seperti eksekutif dan legislatif. Jika kedua lembaga ini berjalan bersama-sama tentu roda pemerintahan bisa maksimal dalam menjalankan berbagai program yang sudah dicanangkan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembahasan anggaran, pengawasan dan pembuatan peraturan daerah (Budgeting, controlling dan legislasi). Setiap pembahasan mata anggaran pasti melibatkan DPRD dan eksekutif. Dua lembaga ini tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Eksekutif berjalan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan dan dirumuskan legislatif. Karena eksekutif memang tugasnya sebagai pelaksana dari itu semua. Contoh, pembahasan anggaran antara legislatif dan eksekutif tentu saling berkaitan dengan berbagai macam pembahasan anggaran. Seyogyanya dua lembaga ini sama-sama mengedepankan bagaimana caranya memajukan suatu daerah supaya program yang dicanangkan bisa terealiasi. Pihak legislatif menyiapkan berbagai payung hukumnya sementara eksekutif menjalankan regulasi yang sudah dibuat oleh legislatif.
Untuk mengawasi semua program yang sudah dicanangkan harus ada suatu sistim yang memang berjalan dengan baik tanpa ada berbagai kepentingan masing-masing individu. Tentunya program evaluasi setiap triwulan sekali akan menjadi pemicu tersendiri bagi eksekutif untuk menjalankan tugasnya.
Jangan sampai program tahunan yang menumpuk hanya dievaluasi di akhir tahun semata. Tentunya evaluasi yang dijalankan tidak akan berjalan maksimal. Dampaknya minimnya penyerapan anggaran akan terus terjadi setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kinerja dari eksekutif tidak ada yang mengevaluasi setiap triwulan sekali. Jika ini tidak dilakukan legislatif dan eksekutif jangan saling menyalahkan setiap akhir tahunnya karena penyerapan anggaran rendah atau realisasi pembangunan selalu mundur setiap tahunnya.
Evaluasi dinilai sangat penting untuk sama-sama meningkatkan kinerja. Sebagai contoh, eksekutif mengajukan berbagai program kerja satu tahun kedepan. Berbagai program yang diajukan disahkan oleh legislatif dengan berbagai evaluasi dan koreksi. Setelah memasuki tahun yang dimaksud, di triwulan pertama wajib hukumnya untuk melakukan evaluasi kinerja eksekutif. Apa yang sudah dan belum dilakukan akan kelihatan di triwulan pertama. Sehingga penyerapan anggaran bisa lebih cepat dibandingkan saat ini yang sudah terbiasa penyerapan anggaran dilakukan di triwulan kedua bahkan ketiga. Padahal anggaran yang ada merupakan anggaran APBD murni.
Setelah evaluasi di triwulan pertama dilakukan dilanjutkan lagi evaluasi di triwulan kedua. Sehingga eksekutif juga akan bergerak cepat kalau selalu dilakukan evaluasi setiap triwulan sekali. Mereka akan merasa kinerjanya selalu diawasi oleh legislatif. Sehingga tidak ada program APBD murni dikerjakan berbarengan dengan APBD perubahan. (***)