Daka-Komisi Satu DPRD Kabupaten Bekasi meminta supaya Satpol PP Kabupaten Bekasi bertindak secara professional dalam menangani ketertiban masyarakat. Sehingga Satpol PP tidak dijadikan alat oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bisnis pribadi.
Anggota Komisi Satu DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovano Nahampun menjelaskan pihaknya beberapa waktu yang lalu menerima aduan dari masyarakat terkait rencana penggusuran lahan yang berdekatan dengan Kalimalang. Menurut warga lokasinya akan digusur dalam rangka ketertiban. Namun, setelah menerima aduan dan mendatangi lokasi yang dimaksud, keberadaannya tidak mengganggu sama sekali. Sebab lahan yang ada bukan berada di pinggir jalan melainkan lebih kesisi dalam jalan.
“Ini apanya yang mengganggu, selama tidak ada yang terganggu dan pemilih lahan dalam hal ini PJT tidak memanfaatkannya ya biarkan saja. Apalagi warga juga tidak mengganggu apanya yang mau ditertibkan,” tegas Jio.
Ia menjelaskan, jangan sampai karena adanya oknum yang ingin memanfaatkan lahan tersebut lantas memakai alat pemerintah untuk mengusir warga. Jika sampai hal semacam ini terjadi, citra pemerintah akan semakin rusak di mata masyarakat.
“Jangan sampai alat pemerintah malah digunakan pihak lain untuk mengusir warganya. Seharusnya lindungi warganya,” tambahnya.
Jio pun berjanji akan terus mengawal aduan warga yang ada. Mereka yang sudah lama menempati lokasi tersebut dan berusaha jangan sampai dibuat resah dan khawatir karena ulah oknum yang mengatas namakan pemerintah. Jika memang pemerintah ingin menggusur lokasi tersebut, warga pun siap untuk pindah. Asal memang yang menggusur pemerintah.
“Kalau yang menggusur pemerintah warga siap pindah. Tapi kalau untuk kepentingan usaha pribadi dan menggeser orang lain, maka itu jangan sampai terjadi,” ingatnya. (rsl)