H. HENDRA CIPTA DINATA, SE, MM. / ANGGOTA KOMISI IV
Ruang Kelas Baru (RKB) masih menjadi kebutuhan yang mendasar di sekolah negeri. Baik di tingkat sekolah dasar (SD) ataupun di tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Persoalan RKB masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Apalagi sampai saat ini juga masih ada beberapa sekolah negeri yang nginduk di sekolah lain karena belum memiliki gedung tersendiri.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, H. Hendra Cipta Dinata mengaku sangat prihatin dengan kondisi yang ada. Ia pun menyarankan supaya ada gebrakan tersendiri dari eksekutif untuk menuntaskan masalah RKB. Sebab menurut Hendra, jika persoalan RKB tidak kunjung selesai, kedepannya akan terus menjadi beban. Hal ini dikarenakan setiap tahun angkatan siswa baru akan terus bertambah. Sehingga kebutuhan RKB akan terus bertambah.
“Kalau kebutuhan RKB tidak tuntas di tahun ini, maka tahun berikutnya kebutuhannya akan bertambah. Sebab yang tadinya sekolah tidak butuh RKB karena siswanya bertambah jadi membutuhkan,” jelas H. Hendra.
Selain masalah RKB H. Hendra juga menyoroti soal meubeler. Gedung sekolah yang baru selesai dibangun dipastikan membutuhkan meubeler. Persoalannya, ketika pemerintah membangun RKB tidak dibarengi dengan belanja meubeler. Sehingga ketika gedung tersebut digunakan untuk proses belajar mengajar siswa-siswi terpaksa harus lesehan atau deprok. Namun, kondisi ini juga lebih baik karena sudah memiliki RKB dibandingkan sebelum adanya gedung baru.
Menurut H. Hendra, alangkah lebih baik jika saat selesai membangun RKB langsung dibarengi dengan belanja meubeler. Sehingga gedung sudah selesai meubeler langsung bisa dimasukkan ke delam kelas dan siap untuk digunakan proses belajar mengajar.
Legislative tentu juga akan mendukung dari segi penganggaranya. Sebab keberadaan meubeler tersebut memang sangat dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar di gedung baru. Jangan sampai geung sudah ada tetapi meubelernya tidak ada.
Hal seperti ini memang dibutuhkan koordinasi yang sifatnya lebih intens. Sebab kegiatan membangun RKB berada di Dinas PUPR. Sementara dinas pengusul atau pemakainya adalah Dinas Pendidikan. Jika kedua instansi ini terus berkoordinasi berapa RKB yang akan dibangun tentu dinas Pendidikan sudah bisa mengkalkulasi berapa kebutuhan meja dan kursinya.
H. Hendra menegaskan persoalan pendidikan jangan dianggap remeh. Sebab ini semua berkaitan dengan masa depan daerah itu sendiri. Generasi anak-anak didik ini kedepannya akan mengambil peran sebagai pemimpin baik di daerah maupun di wilayah. Jangan sampai bekal pendidikannya tidak bermutu karena minimnya fasilitas.
H. Hendra berharap dengan adanya pendidikan, bisa membuat Bekasi lebih maju, lebih sejahtera dan dapat berdaya saing dengan daerah-daerah lain. Syarat utama untuk bisa bersaing adalah memiliki bekal pendidikan yang layak.
“Anak-anak akan bisa bersaing dengan yang lainnya kalau mereka memiliki kemampuan dan skill yang mumpuni. Ini semua didapatkan dari pendidikan,” ucapnya. (rls)