DIPERLUKAN INOVASI UNTUK PELAYANAN PUBLIK

Komentar
X
Bagikan

H. ANDEN, SE.

ANGGOTA KOMISI I DPRD KABUPATEN BEKASI

Pelayanan di Kabupaten Bekasi harus terus ditingkatkan. Hal ini untuk  memberikan rasa puas kepada masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan. Jangan sampai pelayanan malah semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mewujudkan itu semua, dinas terkait harus mampu melakukan terobosan guna meningkatkan berbagai pelayanan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nantinya pihak legislatif akan mendorong lewat penganggaran dan kebijakan lainnya.

Dalam melakukan terbosan tersebut, pihak eksekutif harus mampu membuat program wajib maupun program unggulan. Sehingga tidak ada alasan lagi program berjalan seadanya tanpa ada indikator yang jelas tentang targetnya.

Alasan klasik seperti itu sudah sepatutnya dihilangkan. Sebab meningkatkan pelayanan publik mejadi hal yang wajib dan harus dilakukan. Selain itu juga terus dibutuhkan inovasi supaya bisa mencapai target yang ditetapkan bersama.

Inovasi  menjadi hal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah. Jika tidak melakukan inovasi pelayanan yang ada tidak akan bisa maksimal. Bahkan, jika ada target yang ditentukan tetapi prosesnya monoton tentu tidak akan bisa  mampu sesuai target.

Kalaupun program yang ditetapkan tidak dapat terealisasi, harus ada alasan yang jelas dan masuk akal. Sehingga berbagai program yang sudah dicanangkan bisa seminim mungkin peluang untuk gagal direalisasikannya. Apalagi yang berkaitan dengan pelayanan publik sudah semestinya di nomor satukan demi tercapainya pelayanan yang maksimal.

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja tersebut di antaranya adalah saling koordinasi antar instansi. Sebab satu instansi tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari instansi lainnya. Dan pemerintahan ini juga tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kerja sama yang baik antar lembaga.

Sebagai contoh misalnya, Dinas Kesehtan yang bertugas menangani pelayanan public di bidang kesehatan tidak akan bisa bekerja maksimal tanpa ada dukungan dari Dinas PUPR. Sebab Dinas Kesehatan hanya bekerja di bidang pelayanan saja. Sementara infrastrukturnya berada di bawah kebijakan Dinas PUPR. Kalau sampai dua instansi ini tidak mampu berkoordinasi dan bekerja sama dengan maksimal tentu tidak akan pernah terwujud infrastruktur kesehatan yang ideal sesuai dengan keinginan Dinas Kesehatan.

Jadi antar instansi harus selalu berkoordinasi untuk sama-sama memajukan Kabupaten Bekasi. Sebab tidak ada yang bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari instansi lain. Soal penganggaran juga sama, eksekutif harus selalu berkoordinasi dengan legislatif supaya bisa mendapatkan dukungan yang sesuai untuk mencapai target pembangunan. Jika semuanya sudah jalan dan koordinasi tidak tersumbat tentu output dari pembangunan akan berdampak positif bagi warga. Dan yang paling penting pelayanan public akan lebih bagus dan memudahkan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk mengaksesnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *